LAB KOMPUTER

Kemdiknas Akan Berganti Nama

>> Selasa, 25 Oktober 2011

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) kemungkinan besar akan mendapatkan tugas baru mengurus kebudayaan, tak semata soal pendidikan. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional, Mohammad Nuh, Senin (17/10/2011), di Gedung Kemdiknas, Jakarta.
Selama ini urusan kebudayaan ada di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Kembudpar, padahal kebudayaan itu tidak bisa dilepaskan dari pendidikan.
Nuh mengatakan, tugas baru yang akan diemban oleh Kemdiknas itu karena di dalam kebudayaan juga mengandung unsur tuntunan yang tidak terlepas dari pendidikan itu sendiri. Selama ini, kebudayaan menjadi domain kewenangan yang melekat pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

"Dari berbagai pandangan dan dilihat lebih mendalam. Urusan kebudayaan bisa dibagi dua, ada yang namanya tuntunan dan tontonan," kata Nuh.
Ia menjelaskan, tuntunan dalam kebudayaan itu terkait dengan nilai dan tidak sesuai jika dikomersilkan. Menurutnya, perdebatan mengenai kebudayaan itu lebih dekat pada persoalan yang melekat pada diri manusia. Baik yang menyangkut pola pikir, kepercayaan yang dianut, kebiasaan dan budaya itu sendiri.
Ekspresi budaya, kata dia, memang sangat beragam, yang bermakna hiburan maka bisa digali dan menjadi sumber daya ekonomi. Akan tetapi pada dasarnya unsur budaya itu melekat pada diri manusia itu sendiri. Oleh karena itu pendidikan karakter dicanangkan karena melekat pada proses pembudayaan.

"Selama ini urusan kebudayaan ada di Kementerian Kebuidayaan dan Pariwisata (Kembudpar), padahal kebudayaan itu tidak bisa dilepaskan dari pendidikan itu sendiri. Budaya kan tata krama, kita tidak ingin membangun Indonesia tapi jiwanya non Indonesia. Kita juga tidak ingin membangun budaya, tetapi budayanya non Indonesia," ujarnya.
Oleh karena itu, kata Nuh, kemungkinan besar besok akan diumumkan secara resmi mengenai perubahan Kembudpar menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sedangkan Kemdiknas akan berubah nama menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
"Konsep besarnya sudah saya pelajari dan itu benar. Pendidikan kebudayaan kita ambil alih dan kebudayaan yang bisa dikomersilkan akan masuk dalam pariwisata dan ekonomi kreatif," ujarnya.

Perubahan pada kebijakan urusan kebudayaan ini menjadi bagian dari proses perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II yang saat ini tengah digodog Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kemungkinan, penambahan satu orang wakil menteri di tubuh Kemdiknas terkait bertambahnya tanggung jawab dan tugas Kemdiknas dalam mengurus soal kebudayaan. Inspektur Jenderal Kemdiknas Musliar Kasim diangkat sebagai wakil menteri yang akan membidangi pendidikan. Sebelumnya, Mendiknas M Nuh telah didampingi seorang wakil menteri yaitu Fasli Jalal.                            

Apa Jadinya jika Bimbel Gantikan Pelajaran Sekolah?

>> Senin, 24 Oktober 2011

JAKARTA, KOMPAS.com - Kehadiran lembaga-lembaga bimbingan belajar (bimbel) berperan melengkapi pendidikan sekolah. Namun, apa jadinya jika bimbel mengambil peran pendidikan formal dengan menggantikan pelajaran sekolah?

Pertanyaan ini diajukan oleh Retno Listyarti, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dalam diskusi di Kedai Tempo, Utan Kayu, Jakarta Timur, Senin (17/10/2011).
"Bimbel sekarang sudah masuk sekolah bukan hanya sebagai kegiatan ekstrakurikuler, tapi sudah masuk jam pelajaran efektif, bahkan menggantikan pelajaran sekolah," ungkap Retno.

Pengajar di SMAN 13 JAkarta ini mencontohkan, dengan alasan persiapan UN, jam pelajaran bidang studi non-UN dialihkan menjadi pelajaran bimbel. Padahal, bahan yang disajikan dalam bimbel sangat jauh dari kurikulum nasional.

"Itu kan isinya cuma latihan soal. Pendidikan kita akhirnya hanya berorientasi pada persiapan ujian, latihan soal, menghafal, dan memprediksi soal, tidak lebih," kritik Retno.
Ia mengaku heran melihat tidak adanya protes dari guru-guru yang jam pelajarannya diganti dengan pelajaran bimbel. Retno melihat sebagian rekan seprofesinya justru tidak merasa rugi bila kehilangan kesempatan mengajar. Sebagian lainnya kemungkinan merasa takut akan mendapat sanksi dari atasan bila menentang kebijakan tersebut.

Kehadiran Bimbel di sekolah sudah berlangsung selama sepuluh tahun terakhir. Praktik tersebut, lanjut Retno, bahkan dimulai oleh sekolah-sekolah favorit.
"Alasannya untuk mendongkrak hasil UN," terang Retno.
Kebijakan tersebut kemudian menular ke sekolah-sekolah lainnya yang mengejar tujuan sama. Fakta tersebut menguatkan adanya parodi dalam dunia pendidikan Indonesia.
Menurutnya, pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter yang digagas Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh jelas-jelas terpinggirkan oleh orientasi pada nilai dan hasil jangka pendek dari UN. Alhasil, seluruh fokus pendidikan nasional terarah pada persiapan UN.
"Murid diciptakan untuk menjadi robot, mengasah hafalan untuk menjawab pertanyaan, pendidikan menjadi satu arah," kritik Retno.
Tidak hanya itu, pelajaran sekolah pun hanya terfokus pada mata pelajaran tertentu yang termasuk bidang studi UN. Sementara itu, mata pelajaran lain hanya menjadi pelengkap untuk sekadar memenuhi tuntutan kurikulum.                            


Powered by Team